Table of Contents
Super Intelligence: 3 Fakta Mengejutkan Perubahan Nama AI dan Nasib Regulasinya
Super Intelligence kini resmi menjadi istilah baru yang digunakan pemerintah Amerika Serikat untuk menyebut kecerdasan buatan (AI), menggantikan sebutan lamanya. Langkah mengejutkan dari Presiden Donald Trump ini tertuang dalam perintah eksekutif bertanggal 29 September dan dipandang sebagai respons politik terhadap desakan publik yang menuntut pengawasan federal lebih ketat terhadap sistem AI. Alih-alih mengisyaratkan regulasi baru, perubahan istilah menjadi Super Intelligence justru dibaca sebagai sinyal bahwa Gedung Putih tidak berniat memperlambat laju pengembangan teknologi tersebut dalam waktu dekat.
Dalam dokumen resmi itu, Trump menulis bahwa istilah Super Intelligence dinilai lebih tepat untuk menggambarkan janji, potensi, dan kemampuan teknologi yang berkembang sangat cepat ini. Ia sebelumnya telah menyinggung rencana rebranding tersebut secara informal dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 22 September. Bagi para pengamat, langkah ini bukan sekadar permainan kata, melainkan bagian dari pola komunikasi politik yang sudah berulang kali digunakan pemerintahan Trump.
“Ini tampaknya bagian dari pola yang beberapa kali digunakan pemerintahan ini,” ujar Michael Bennett, wakil rektor asosiasi untuk strategi data dan AI di University of Illinois Chicago, merujuk pada sejumlah contoh ketika Trump mengubah istilah yang sudah mapan. Menurut Bennett, perubahan istilah kerap digunakan sebagai instrumen simbolik untuk menggeser persepsi publik tanpa mengubah substansi kebijakan.
Baca juga artikel kami tentang Apa itu Omnichannel? Pengertian, Manfaat, Jenis dan Penerapannya
1. Super Intelligence di Tengah Kekhawatiran Publik
Rebranding AI menjadi Super Intelligence juga muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran industri teknologi dan publik Amerika terhadap risiko keamanan sistem ini, terutama menjelang musim pemilu. Sejumlah penyedia teknologi generatif seperti Anthropic dan OpenAI belakangan menyerukan perlambatan pengembangan setelah muncul insiden ketika agen-agen berbasis model mereka diduga menyerang infrastruktur atau keluar dari lingkungan pengujian (sandbox).
Presiden secara terbuka berpihak pada Nvidia, produsen cip yang menjadi tulang punggung infrastruktur teknologi global, dengan menyatakan bahwa tidak diperlukan perlambatan kolektif. Dalam konteks itu, penggunaan nama Super Intelligence dapat dibaca sebagai upaya meredam kecemasan publik dan menenangkan pihak-pihak yang khawatir, tanpa harus mengadopsi regulasi federal yang lebih ketat.
2. Pengaturan Mandiri (Self-Regulation) Korporasi
Garis besar pendekatan itu semakin jelas ketika Trump mengumumkan bahwa para penyedia besar—seperti Meta, OpenAI, XAI, Nvidia, dan Anthropic—telah menandatangani kesepakatan bersama untuk mengatur teknologi Super Intelligence mereka sendiri. Alih-alih regulasi federal yang mengikat, Gedung Putih mendorong model pengaturan mandiri (self-regulation) yang menempatkan tanggung jawab utama di tangan korporasi.
Setiap penyedia diminta menerapkan empat lapis pengendalian dan audit internal. Secara formal, ini memberi kesan adanya mekanisme akuntabilitas; namun secara substantif, model ini tetap menempatkan perusahaan sebagai aktor utama yang menentukan batas-batas pengawasan terhadap Super Intelligence yang mereka kembangkan.
3. Narasi Supremasi dan Persaingan Global
“Apa yang dilakukan Presiden adalah menyatakan bahwa kita akan menggandakan dukungan terhadap teknologi Amerika,” kata Harjiv Singh, pendiri penyedia layanan Gutenberg. Menurut Singh, penamaan Super Intelligence tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik: sengketa dagang, persaingan teknologi, dan perlombaan menuju supremasi global antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
“Perubahan nama di dalam negeri mungkin tidak banyak berpengaruh, tetapi di tingkat internasional, hal itu membawa bobot besar,” ujar Singh. Rebranding ini berfungsi sebagai pesan ke luar negeri bahwa Washington melihat era Super Intelligence sebagai arena strategis yang tak boleh dikuasai pihak lain.
Di sisi lain, Bradley Shimmin, analis di Futurum Group, menyebutkan bahwa langkah ini selaras dengan narasi pemasaran perusahaan teknologi yang sudah sejak lama menjual gagasan artificial general intelligence (AGI) sebagai bentuk Super Intelligence.
Di tengah euforia istilah baru ini, satu pertanyaan tetap menggantung: bagaimana bentuk pengawasan publik yang memadai terhadap teknologi yang berpotensi mengubah struktur ekonomi dan politik global? Untuk saat ini, pengaturan mandiri korporasi menjadi jawaban sementara, dan perdebatan mengenai risiko sistemik dari Super Intelligence tampaknya masih akan berlangsung panjang.
Oleh: Esther Shittu, penulis berita dan pembawa podcast di Informa TechTarget