AI Generatif di Pendidikan: 7 Panduan Urgent dari UNESCO

Kebijakan AI Generatif di Pendidikan Masih Tertinggal

Kebijakan AI generatif di pendidikan kini menjadi salah satu isu paling mendesak di ruang kebijakan global. Survei terbaru UNESCO mengungkap bahwa sebagian besar sistem pendidikan di dunia masih tertinggal jauh dari laju inovasi teknologi, khususnya dalam merespons kemunculan alat artificial intelligence yang kian canggih dan mudah diakses. Laporan ini disusun untuk Roundtable Tingkat Menteri tentang Generative Artificial Intelligence dan Pendidikan yang diselenggarakan UNESCO pada 25 Mei 2023, dan menyoroti besarnya ketidakpastian yang dihadapi sekolah serta universitas ketika berhadapan dengan teknologi yang mampu menghasilkan konten mirip buatan manusia dalam skala masif.

Teknologi AI generatif di pendidikan kini dapat menyusun ringkasan, esai, surat, kode komputer, karya seni, hingga berbagai bentuk konten lain secara otomatis. Sejumlah model bahkan telah menunjukkan kemampuan meraih skor tinggi pada berbagai ujian standar, termasuk ujian masuk perguruan tinggi dan sertifikasi profesional di bidang kedokteran maupun hukum. Fenomena ini memicu pertanyaan serius tentang integritas penilaian dan makna orisinalitas dalam proses belajar. Namun, di tengah perubahan cepat ini, kerangka kebijakan yang jelas dan komprehensif masih minim, menandakan bahwa regulasi belum mampu mengejar kecepatan inovasi.

Secara historis, aturan mengenai penggunaan dan potensi penyalahgunaan teknologi baru di sektor pendidikan biasanya lahir terlebih dahulu di tingkat institusi, sebelum kemudian diadopsi dan diformalkan di level distrik, provinsi, atau nasional. Survei UNESCO menunjukkan bahwa pola tersebut belum sepenuhnya terjadi pada AI generatif. Jumlah kebijakan di tingkat sekolah dan universitas masih terbatas, tidak seragam, dan sering kali bersifat sementara. Kondisi ini menggambarkan bahwa banyak institusi masih mencari pijakan, berupaya menimbang peluang dan risiko, sekaligus merumuskan respons yang tepat terhadap teknologi yang berkembang jauh lebih cepat daripada regulasinya.

Kesenjangan Panduan dan Respons Lambat Dunia Pendidikan

Menurut Sobhi Tawil, Direktur UNESCO untuk Masa Depan Pembelajaran dan Inovasi, dunia pendidikan saat ini berada di “wilayah yang belum dipetakan” dalam hal AI generatif dan dampaknya terhadap pembelajaran. Ia menegaskan bahwa banyak institusi belum memberikan panduan yang memadai kepada warga kampus dan komunitas sekolah mengenai bagaimana, kapan, dan untuk tujuan apa teknologi ini boleh digunakan. Kekosongan panduan ini menciptakan ruang abu-abu yang berpotensi menimbulkan praktik tidak konsisten, bahkan konflik interpretasi di antara pendidik dan peserta didik.

Di sisi lain, siswa dan guru bergerak jauh lebih cepat dibanding otoritas pendidikan. Berbagai alat AI generatif mulai diintegrasikan ke dalam tugas, penilaian, dan persiapan materi ajar, sering kali tanpa kerangka etika dan pengawasan yang jelas. ChatGPT saja diperkirakan telah digunakan oleh lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia, dan kerap disebut sebagai salah satu aplikasi digital dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah, melampaui banyak platform media sosial. Tanpa kebijakan yang terstruktur, teknologi ini berisiko menyatu ke dalam praktik pembelajaran secara tidak terencana, dengan implikasi yang belum sepenuhnya dipahami—mulai dari pelanggaran integritas akademik, ketergantungan berlebihan, hingga dampak terhadap kualitas dan kedalaman proses belajar.

Tawil menekankan perlunya refleksi serius mengenai posisi dan peran AI generatif dalam pendidikan, baik di tingkat kelas maupun sistem. Refleksi tersebut harus diikuti tindakan konkret melalui penyusunan kebijakan, pedoman, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Dunia pendidikan, menurutnya, tidak boleh mengabaikan dampak jangka pendek dan menengah teknologi ini terhadap keselamatan peserta didik, keragaman pengetahuan, kesetaraan, dan inklusi. Tanpa kerangka yang berpusat pada manusia, pemanfaatan AI berisiko memperlebar kesenjangan, alih-alih memperkuat keadilan pendidikan.

Tipologi Kebijakan: Dari Panduan Terarah hingga Diskresi Pengguna

UNESCO mendorong sekolah dan universitas untuk bersikap proaktif dalam merumuskan kebijakan AI generatif di pendidikan. Lembaga pendidikan didesak menerbitkan panduan yang jelas, mudah diakses, dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, sekaligus membantu peserta didik dan pendidik memahami implikasi etis, pedagogis, dan sosial dari penggunaan teknologi ini. Tawil menilai, institusi memerlukan pendekatan yang lincah dan iteratif, sehingga kebijakan dapat diperbarui seiring perkembangan teknologi dan temuan riset. Tanpa kelincahan tersebut, lembaga pendidikan akan terus tertinggal oleh laju inovasi yang tidak pernah berhenti.

Di antara institusi yang melaporkan telah memiliki kebijakan, sekitar separuh menyatakan memberikan “panduan terarah”. Dalam kategori ini, institusi memiliki aturan dan rekomendasi eksplisit mengenai penggunaan alat AI generatif dalam konteks pendidikan, termasuk batasan, contoh penggunaan yang dapat diterima, serta prosedur pengawasan dan penegakan. Separuh lainnya memilih pendekatan “diskresi pengguna”, di mana keputusan apakah dan bagaimana menggunakan AI generatif diserahkan kepada departemen, program studi, mata kuliah, atau guru. Model ini memberi fleksibilitas, tetapi juga berpotensi melahirkan standar ganda dan ketidakselarasan antarunit di dalam institusi yang sama.

Dari ratusan institusi yang berpartisipasi, hanya dua yang melaporkan memiliki kebijakan setara “larangan”. Di institusi tersebut, penggunaan aplikasi AI generatif seperti ChatGPT sepenuhnya atau hampir sepenuhnya dilarang, baik untuk tugas akademik maupun aktivitas pembelajaran lainnya. Menariknya, sekitar 40 persen institusi yang mengaku telah memiliki panduan juga menyatakan bahwa panduan tersebut tidak tertulis dan belum diformalkan. Kebijakan hanya disampaikan secara lisan atau melalui komunikasi informal, menegaskan bahwa respons kebijakan saat ini masih bersifat ad hoc, fragmentaris, dan belum terdokumentasi dengan baik.

Kesenjangan antara Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Dasar-Menengah

Survei UNESCO juga mengungkap perbedaan kapasitas regulasi antara jenjang pendidikan. Universitas tercatat lebih mungkin memiliki kebijakan atau panduan institusional dibandingkan sekolah. Sekitar 13 persen universitas melaporkan telah memiliki semacam panduan terkait AI generatif di pendidikan, sementara di tingkat sekolah angkanya hanya sekitar 7 persen. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar dan menengah—yang justru menjadi fondasi literasi digital generasi muda—masih tertinggal dalam menata pemanfaatan teknologi yang akan membentuk cara belajar branda di masa depan.

Aspek lain yang mengkhawatirkan adalah hampir 20 persen responden mengaku tidak mengetahui apakah institusi branda memiliki kebijakan atau panduan mengenai AI generatif. Proporsi ini mencerminkan ketidakpastian yang lebih luas dan kesenjangan regulasi yang menyelimuti teknologi yang berkembang sangat cepat ini. Sekaligus, hal ini mengindikasikan lemahnya komunikasi internal mengenai kebijakan yang ada, sehingga aturan yang mungkin sudah disusun tidak benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari di ruang kelas dan kampus.

Kerangka Etis UNESCO dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam beberapa tahun terakhir, UNESCO bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah untuk memastikan bahwa pemanfaatan AI dalam pendidikan tetap berpusat pada manusia. Pendekatan ini menekankan inklusi, kesetaraan, keragaman, dan kualitas, serta menuntut perlindungan hak asasi manusia dan martabat peserta didik. Rekomendasi UNESCO tahun 2021 tentang Etika AI menetapkan prinsip umum untuk memandu regulasi sektoral dan nasional, termasuk di bidang pendidikan.

Beijing Consensus 2019 tentang AI dan Pendidikan, serta publikasi tahun 2019 berjudul I’d Blush if I Could, membahas tentang AI Generatif di pendidikan terutama terkait implikasi pendidikan dan budaya dari AI, termasuk chatbot percakapan, stereotip gender, dan representasi pengetahuan. Selain itu, laporan tahun 2021 berjudul AI and Education: Guidance for Policy-Makers memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan terperinci. Dokumen-dokumen ini dapat menjadi rujukan penting bagi perumusan kebijakan AI generatif di pendidikan di berbagai negara, terutama dalam merancang kerangka regulasi yang etis, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi.

Survei Global: Gambaran Tantangan dan Variasi Kesiapan

Survei UNESCO dilaksanakan pada 4 hingga 19 Mei 2023 menggunakan kuesioner daring terstruktur. Respondennya adalah institusi yang tergabung dalam jaringan global Sekolah Asosiasi UNESCO dan UNESCO Chairs di universitas, yang mewakili beragam konteks sosial dan ekonomi. Lebih dari 450 institusi memberikan jawaban yang dapat dianalisis, memberikan gambaran lintas kawasan mengenai bagaimana dunia pendidikan merespons AI generatif di pendidikan.

Sekitar 11 persen responden berasal dari Afrika, 5 persen dari Negara-Negara Arab, 23 persen dari Asia dan Pasifik, 44 persen dari Eropa dan Amerika Utara, serta 17 persen dari Amerika Latin dan Karibia. Komposisi ini menunjukkan bahwa isu kebijakan AI generatif di pendidikan merupakan tantangan global yang dirasakan di berbagai kawasan, dengan variasi kapasitas regulasi dan kesiapan institusional yang cukup signifikan. Di satu sisi, ada institusi yang mulai merumuskan panduan terarah; di sisi lain, tidak sedikit yang bahkan belum menyadari perlunya kebijakan khusus.

Secara keseluruhan, survei UNESCO menegaskan urgensi penyusunan kebijakan yang lincah, berpusat pada manusia, dan berlandaskan prinsip etika untuk mengarahkan pemanfaatan AI generatif di pendidikan terutama di ruang kelas dan kampus. Tanpa kerangka yang jelas, dunia pendidikan berisiko menjadi sekadar konsumen pasif teknologi, alih-alih aktor yang secara sadar membentuk masa depan pembelajaran di era artificial intelligence.

Baca juga artikel kami terkait Jalur Karier Korporat: 5 Ancaman Nyata dari Otomasi AI